Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2006-2025 yang berisi visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah, merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah daerah dan stakeholders lainnya yang ada di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan. RPJPD harus menjadi acuan penyusunan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang akan datang. Dokumen RPJP Daerah Kabupaten Seluma ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis instansi yang ada lainnya. Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Seluma, perlu didukung oleh: 1) komitmen dari kepemimpinan yang ada; 2) konsistensi dari kebijakan pemerintah; 3) keberpihakan pada rakyat; 4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Seluma mengacu pada visi, misi, dan arah pembangunan, sehingga pembangunan diarahkan pada program jangka panjang yang tertuang dalam empat (4) agenda pokok, yaitu 1) mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri; 2) mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis; 3) mewujudkan masyarakat yang beriman dan sejahtera;     4) mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Target pembangunan SDM yang akan dicapai untuk 20 tahun ke depan adalah tuntasnya program wajib belajar 9 tahun, sehingga semua penduduk usia     7–15 tahun sudah dapat mengenyam pendidikan. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah untuk tingkat dasar dan menengah sudah harus dapat memenuhi standar nasional. Target pembangunan pendidikan ditunjukkan juga dengan daya dukung yang cukup dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk memikirkan pendidikan dan bangkit berjuang dari keterpurukan. Pemberdayaan perempuan yang tidak tertunda pelaksanaannya. Dibidang kesehatan terwujudnya masyarakat yang sehat dan mengurangi gizi buruk balita dan masyarakat pada umumnya.

Dibidang ekonomi target yang mau dicapai antara lain meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan turunnya jumlah penduduk miskin. Pemerataan hasil-hasil pembangunan dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar daerah serta berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Dibidang hukum dan demokrasi diharapkan terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), dibuktikan dengan menurunnya tindakan kesewenangan dari aparatur, meningkatnya semangat etos kerja, profesionalitas, dan tidak terjadinya diskriminasi pelayanan umum. Meningkatnya kesadaran hukum hal ini dapat dilihat dari menurunnya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terciptanya perda yang berpihak pada masyarakat, nilai hukum adat mulai kembali diberlakukan, dan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keberhasilan pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditandai dengan terwujudnya keseimbangan penggunaan SDA dan diikuti dengan lingkungan hidup yang lestari sehingga akan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable). Indikator lainnya dengan tertatanya wilayah-wilayah pusat-pusat produksi, seperti wilayah pesisir dan kelautan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.